cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JURNAL GOVERNANSI
Contact Email
jurnal.administrasinegara@unida.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.administrasinegara@unida.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL GOVERNANSI
Published by Universitas Djuanda Bogor
ISSN : 24423971     EISSN : 25497138     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
JURNAL GOVERNANSI (p-ISSN: 2442-3971 dan e-ISSN 2549-7138) adalah jurnal ilmiah yang memuat aspek-aspek Administrasi Publik dalam Konteks Teori dan Praktik. Terbit dua kali dalam satu tahun (April dan Oktober).
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6 No 2 (2020): JURNAL GOVERNANSI, Vol. 6 No. 2, Oktober 2020" : 8 Documents clear
MANAJEMEN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Meisy Azmizar; Dian Purwanti; Yana Fajar Fitri Yana Basori
Jurnal Governansi Vol 6 No 2 (2020): JURNAL GOVERNANSI, Vol. 6 No. 2, Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v6i2.3150

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penyelenggaraan manajemen fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi periode 2014-2019. Manajemen fungsi legislasi DPRD dipandang sebagai penyelenggaraan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam fungsi legislasi DPRD. Fungsi legislasi DPRD dimaksud pada intinya berhubungan dengan pembuatan dan pembentukan peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menentukan lima informan berdasarkan teknik snowball sampling. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi periode 2014-2019 dalam pembuatan dan pembentukan peraturan daerah sudah dilaksanakan dengan baik apabila dilihat dari dimensi perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan; sementara dari dimensi pengawasan, pembuatan dan pembentukan peraturan daerah yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi periode 2014-2019 belum dilaksanakan dengan optimal. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi periode 2014-2019 dapat dikatakan dilaksanakan dengan optimal tetapi belum seluruhnya.
BUILDING THE PUBLIC ORGANIZATION BRAND BASED ON THE INTERNAL BRANDING PERSPECTIVE Nurul Azizah; Arimurti Kriswibowo; Khusnul Khotimah; Rhea Ardhana
Jurnal Governansi Vol 6 No 2 (2020): JURNAL GOVERNANSI, Vol. 6 No. 2, Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v6i2.3059

Abstract

A brand is the identity of an organization as well as the intangible asset that has significant added value for an organization. Currently, there are many organizations that are aware of the important role of brand for developing their organizations. Based on the internal branding concept, this research is aimed to gain the brand identity. The internal branding consists of three variables, namely brand orientation, brand knowledge, and brand involvement. The case was taken in Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jawa Timur (UPNVJT) that built its brand as “Bela Negara” campus since it changed its status to be a state university in 2014 and it was managed as a public organization. The samples were all employees of UPNVJT used as 267 respondents. SmartPLS software is used to test the hypothesis. The results of this research indicated that all three variables (brand orientation, brand knowledge, and brand involvement) had a positive and significant effect on brand identity. And by comparing the three variables, brand involvement had a more dominant effect on brand identity than the two other variables.
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEARSIPAN DI SEKTOR PUBLIK Aditama Azmy Musaddad; Maslakhatun Niswah; Khusnul Prasetyo; Susi Hardjati
Jurnal Governansi Vol 6 No 2 (2020): JURNAL GOVERNANSI, Vol. 6 No. 2, Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v6i2.2843

Abstract

Setiap pelaksanaan kegiatan organisasi tentu tidak lepas dari kegiatan administrasi yang menghasilkan arsip, karena arsip pada dasarnya merupakan sumber informasi dari setiap kegiatan yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi manajemen kearsipan di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Manajemen kearsipan diartikan sebagai pekerjaan pengurusan arsip yang meliputi pencatatan, pengendalian, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, pemindahan, dan pemusnahan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam (in-depth interview) dan studi kepustakaan. Teknik analisis data secara kualitatif menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen kearsipan di beberapa indikator, yaitu pencatatan, pengendalian dan pendistribusian, diimplementasikan secara rapi, terstruktur dan sistematis serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun demikian manajemen kearsipan berdasarkan indikator-indikator lainnya, yaitu penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, pemindahan dan pemusnahan, tidak mampu dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti minimnya sumber daya manusia profesional pengelola arsip, ruangan penyimpanan arsip yang terbatas, dan adanya kerusakan fasilitas penyimpanan arsip. Upaya yang dilakukan adalah melalui pengelolaan arsip secara digital yang menggunakan web e-surat, akan tetapi belum terdapat kebijakan konkret untuk memecahkan masalah dalam pengelolaan manajemen kearsipan ini.
ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN DELIBERATIF Ressa Fitriana; Afifa Ulfa Auliya; Agus Widiyarta
Jurnal Governansi Vol 6 No 2 (2020): JURNAL GOVERNANSI, Vol. 6 No. 2, Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v6i2.2863

Abstract

Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan mengguna-kan sarana usaha bergerak dan tidak bergerak. Pedagang kaki lima biasanya menggunakan prasarana kota (trotoar), fasilitas sosial, fasilitas umum (taman), lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta, secara sementara ataupun tidak menetap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Surabaya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini berfokus pada penerapan isi dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 dalam keterlibatan deliberatif masyarakat pedagang kaki lima. Dalam hal ini, kebijakan deliberatif diartikan sebagai kebijakan yang dirumuskan melalui proses pembahasan intensif antara pemerintah dan warga. Intinya, setiap rumusan kebijakan harus melibatkan seluruh unsur dan warga yang akan menanggung konsekuensi dari sebuah kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menginisiasi pembuatan peraturan kebijakan penataan PKL, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003. Dalam pembuatan peraturan daerah ini, Pemerintah Kota Surabaya mengikutsertakan masyarakat dengan mengundang perwakilan dari para PKL seperti ketua-ketua paguyuban PKL di tiap wilayah Surabaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan penataan PKL terkesan deliberatif, dapat menyatukan kepentingan-kepentingan bersama, dan dapat menyatukan langkah ke depan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan bersama.
KUALITAS PELAYANAN METROLOGI LEGAL ALAT TIMBANG PADA SEKTOR PUBLIK Rudy Rosadi; R. Akhmad Munjin; G. Goris Seran
Jurnal Governansi Vol 6 No 2 (2020): JURNAL GOVERNANSI, Vol. 6 No. 2, Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v6i2.3227

Abstract

Keberadaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang lebih sering disebut sebagai alat UTTP diketahui masih terjadi penyalahgunaan terhadap kepastian ukuran jarak, berat, isi dan volume barang atau jasa yang dipasarkan sehingga perlu adanya jaminan penggunaan alat UTTP sesuai ukurannya. Jaminan tersebut diperoleh melalui bentuk pelayanan yang berkualitas. Inti dari pelayanan ini mengacu pada pelaksanaan metrologi legal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor. Dengan merujuk teori Parasuraman, Zeithaml dan Berry, kualitas pelayanan mencakup lima dimensi kunci, yaitu tangibles (bentuk fisik), empathy (empati), reliability (kehandalan), responsiveness (ketanggapan), dan assurance (jaminan). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data diperoleh dengan observasi, wawancara dan kuesioner. Analisis data menggunakan rumus Weight Mean Score untuk menghitung skor rerata. Hasil penelitian yang diperoleh pada dimensi tangibles (bentuk fisik) menunjukkan skor rerata 4,08 dengan kategori penilaian baik. Empathy (empati) menunjukkan skor rerata 4,35 dengan kategori penilaian sangat baik. Reliability (kehandalan) menunjukkan skor rerata 4,25 dengan kategori penilaian sangat baik. Responsiveness (ketanggapan) menunjukkan skor rerata 4,24 dengan kategori penilaian sangat baik. Assurance (jaminan) menunjukkan skor rerata 4,24 dengan kategori penilaian sangat baik. Dengan demikian, hasil penelitian secara keseluruhan terhadap kualitas pelayanan menunjukkan skor rerata sebesar 4,23 dengan kategori penilaian sangat baik.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS ANGKUTAN BARANG Adinda Ayu Utami; Denny Hernawan; Irma Purnamasari
Jurnal Governansi Vol 6 No 2 (2020): JURNAL GOVERNANSI, Vol. 6 No. 2, Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v6i2.3042

Abstract

Dinas Perhubungan Kota Bogor merupakan suatu organisasi yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelayanan publik di bidang lalu lintas angkutan jalan. Salah satu program Dinas Perhubungan Kota Bogor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang Dinas Perhubungan Kota Bogor, (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang Dinas Perhubungan Kota Bogor, dan (3) untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang. Teori yang digunakan dalam menganalisis kualitas pelayanan adalah teori kualitas pelayanan Parasuraman, yang mencakup 5 dimensi, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan kuesioner/angket sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dimensi tangibles memperoleh skor 4,35 yang dikategorikan sangat baik. Dimensi reliability memperoleh skor 4,12 yang dikategorikan baik. Dimensi responsiveness memperoleh skor 4,51 yang dikategorikan sangat baik. Dimensi assurance memperoleh skor 4,30 yang dikategorikan sangat baik. Dimensi empathy memperoleh skor 4,28 yang dikategorikan sangat baik. Dengan demikian, kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang Dinas Perhubungan Kota Bogor secara umum memperoleh skor 4,31 yang dikategorikan sangat baik.
ANALISIS KINERJA PEGAWAI DALAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS Fitria Saefatu Amanah; Beddy Iriawan Maksudi; Euis Salbiah
Jurnal Governansi Vol 6 No 2 (2020): JURNAL GOVERNANSI, Vol. 6 No. 2, Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v6i2.3113

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pegawai, hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dalam penanggulangan HIV/AIDS. Kinerja pegawai didefinisikan sebagai hasil yang dicapai oleh pegawai pada fungsi atau aktivitas kerja tertentu selama periode waktu tertentu. Kinerja pegawai diukur berdasarkan lima dimensi, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dalam penanggulangan HIV/AIDS dapat dikatakan sudah dicapai dengan baik apabila dilihat dari dimensi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, walaupun masih ditemukan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi ketika melaksanakan penanggulangan. Hal ini disebabkan oleh masih adanya stigma masyarakat, kurangnya kesadaran dan kemauan orang dengan HIV/AIDS (ODHA), serta faktor lingkungan sosial. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Sukabumi adalah terutama melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang lebih detail tentang bahaya dan cara penularan HIV/AIDS kepada ODHA, agar ODHA mengetahui pentingnya meminum obat ARV, lebih sadar dan memiliki kemauan untuk berobat, serta melakukan pencegahan dan penularan kepada orang lain.
PENGARUH EFEKTIVITAS PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI Balqis Dhika Mogalana; Dian Purwanti; Yana Fajar Fitri Yana Basori
Jurnal Governansi Vol 6 No 2 (2020): JURNAL GOVERNANSI, Vol. 6 No. 2, Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v6i2.3058

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efektivitas pemberian tunjangan kinerja terhadap produktivitas kerja pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Efektivitas pemberian tunjangan kinerja diukur berdasarkan enam dimensi, yaitu kualitas, produktivitas, efisiensi, kepuasan, kemampuan, dan perkembangan. Produktivitas kerja pegawai diukur berdasarkan tiga dimensi, yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal penting. Pertama, nilai korelasi yang diperoleh adalah sebesar 0,953, artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara efektivitas pemberian tunjangan kinerja dengan produktivitas kerja pegawai. Kedua, koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar 90,9%, artinya variabel efektivitas pemberian tunjangan kinerja sangat berkontribusi menentukan variabel produktivitas kerja pegawai sebesar 90,9%, sedangkan hanya 9,1% berasal dari faktor lain. Ketiga, hasil uji-t menunjukkan nilai t-hitung (26,191) lebih besar daripada t-tabel (1,995), artinya hipotesis diterima, bahwa terdapat pengaruh efektivitas pemberian tunjangan kinerja terhadap produktivitas kerja pegawai. Dengan demikian, hasil penelitian ini secara umum menunjukkan pengaruh yang sangat kuat efektivitas pemberian tunjangan kinerja terhadap produktivitas kerja pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Governansi Volume 9 Nomor 2, Oktober 2023 Vol 9 No 1 (2023): Jurnal GOVERNANSI Volume 9 Nomor 1, April 2023 Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Governansi Volume 8 Nomor 2, Oktober 2022 Vol 8 No 1 (2022): Jurnal Governansi Volume 8 Nomor 1, April 2022 Vol 7 No 2 (2021): Jurnal Governansi Volume 7 Nomor 2, Oktober 2021 Vol 7 No 1 (2021): Jurnal GOVERNANSI Vol 7 No 1, April 2021 Vol 6 No 2 (2020): JURNAL GOVERNANSI, Vol. 6 No. 2, Oktober 2020 Vol 6 No 1 (2020): JURNAL GOVERNANSI, Vol. 6 No. 1, April 2020 Vol 5 No 2 (2019): Jurnal Governansi Vol. 5 No. 2 Oktober 2019 Vol 5 No 1 (2019): Jurnal Governansi Vol. 5 No. 1 April 2019 Vol 4 No 2 (2018): JURNAL GOVERNANSI Vol 4 No 2, Oktober 2018 Vol 4, No 2 (2018): JURNAL GOVERNANSI Vol 4 No 2, Oktober 2018 Vol 4, No 1 (2018): JURNAL GOVERNANSI Vol 4 No 1, April 2018 Vol 4 No 1 (2018): JURNAL GOVERNANSI Vol 4 No 1, April 2018 Vol 3, No 2 (2017): JURNAL GOVERNANSI Vol 3 No 2, OKTOBER 2017 Vol 3 No 2 (2017): JURNAL GOVERNANSI Vol 3 No 2, OKTOBER 2017 Vol 3 No 1 (2017): Jurnal GOVERNANSI Vol 3 No 1, April 2017 Vol 3, No 1 (2017): Jurnal GOVERNANSI Vol 3 No 1, April 2017 Vol 2, No 2 (2016): Jurnal GOVERNANSI Vol 2 No 2, Oktober 2016 Vol 2 No 2 (2016): Jurnal GOVERNANSI Vol 2 No 2, Oktober 2016 Vol 2, No 1 (2016): Jurnal GOVERNANSI Vol 2 No 1, April 2016 Vol 2 No 1 (2016): Jurnal GOVERNANSI Vol 2 No 1, April 2016 Vol 1 No 2 (2015): Jurnal GOVERNANSI Vol 1 No 2, Oktober 2015 Vol 1, No 2 (2015): Jurnal GOVERNANSI Vol 1 No 2, Oktober 2015 Vol 1 No 1 (2015): Jurnal GOVERNANSI Vol 1 No 1, April 2015 Vol 1, No 1 (2015): Jurnal GOVERNANSI Vol 1 No 1, April 2015 More Issue